Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng sawit

 Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian harga minyak goreng sawit 

Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies Elaeis guineensis, dan sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan Attalea maripa. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta-karotenoid yang tinggi. Minyak sawit berbeda dengan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil) yang dihasilkan dari inti buah yang sama. Minyak kelapa sawit juga berbeda dengan minyak kelapa yang dihasilkan dari inti buah kelapa (Cocos nucifera). Perbedaan ada pada warna (minyak inti sawit tidak memiliki karotenoid sehingga tidak berwarna merah), dan kadar lemak jenuhnya. Minyak sawit mengandung 41% lemak jenuh, minyak inti sawit 81%, dan minyak kelapa 86%.

Minyak sawit termasuk minyak yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Minyak sawit berwujud setengah padat pada temperatur ruangan dan memiliki beberapa jenis lemak jenuh asam laurat (0.1%), asam miristat (1%), asam stearat (5%), dan asam palmitat (44%). Minyak sawit juga memiliki lemak tak jenuh dalam bentuk asam oleat (39%), asam linoleat (10%), dan asam alfa linoleat (0.3%). Seperti semua minyak nabati, minyak sawit tidak mengandung kolesterol meski konsumsi lemak jenuh diketahui menyebabkan peningkatan kolesterol lipoprotein densitas rendah dan lipoprotein densitas tinggi akibat metabolisme asam lemak dalam tubuh. Minyak sawit juga GMO free, karena tidak ada kelapa sawit termodifikasi genetik (GMO) yang dibudidayakan untuk menghasilkan minyak sawit.

Minyak sawit adalah bahan memasak yang umum di negara tropis di Afrika, Asia Tenggara, dan sebagian Brasil. Penggunaannya dalam industri makanan komersial di belahan negara lain didorong oleh biaya produksinya yang rendah dan kestabilan oksidatifnya ketika digunakan untuk menggoreng. Minyak sawit sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia saat ini terutama masyarakat Indonesia Konsumsi minyak sawit di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan konsumsi minyak sawit hanya terjadi pada tahun 2017 dan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) mencatat konsumsi minyak sawit di Indonesia sebesar 18.5 juta ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 6,63% dari tahun sebelumnya yang sebesar 17.35 juta ton dan menjadi yang terbesar sejak 2015.

Kenaikan harga minyak goreng saat ini sangat mempengaruhi daya beli dan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan laju harga minyak goreng mulai dari menerbitkan permendag hingga subsidi minyak goreng. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menekan laju harga minyak goreng. Kajian ini dilaksankan guna menganalisis apakah ada praktik kartel yang menyebabkan melambungnya harga minyak goreng saat ini, serta dampaknya terhadap perekonomian. 

Kenaikan harga minyak goreng kemasan mulai dirasakan masyarakat pada akhir tahun 2021 kemaren. Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng yang semakin meroket maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Kementrian Perdagangan menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) per 27 Januari 2022 yang tertuang dalam Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022. Kebijakan tersebut menghasilkan hilangnya minyak goreng dipasaran, pada awalnya kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng namun muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat. Jika pun masyarakat memperoleh minyak goreng ini dipastikan dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan HET yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Dari sisi produsen yang terhimpun dalam Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan pernyataan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh minimnya ketersediaan yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah yang terlalu cepat. Untuk menormalkan arus komoditas, produsen wajib berkoordinasi dengan distributor terlebih dahulu kemudian ke tahap peritel sehingga membutuhkan waktu yang cukup Panjang. Menurut Toga selaku ketua GAPKI untuk bahan baku tidak terjadi kelangkaan, ia juga menyanggah isu yang mengatakan bahwa minyak goreng banyak di ekspor sehingga terjadi kelangkaan hal ini dibuktikan dengan ekspor CPO tahun 2021 lebih rendah dibanding dengan ekspor CPO tahun 2020 yaitu sebanyak 33 juta ton dari tahun sebelumnya 34 juta ton . Dengan adanya permasalahan kelangkaan ini maka Menteri perdagangan mencabut Permendag No 1 hingga 6, Tahun 2022 yang menyatakan bahwa harga minyak goreng kemasan akan mengikuti harga mekanisme pasar. Setelah dicabutnya permendag no. 1 hingga 6 tahun 2022 mendadak minyak goreng melimpah dipasaran. Keadaan ini menyebabkan adanya beberapa spekulasi seperti adanya penimbunan, adanya praktik kartel, dan lain sebagainya. Kenaikan harga minyak goreng ini dirasa sangat membebankan masyarakat, jika kondisi seperti ini berkenjutan bukan tidak mungkin akan terjadinya inflasi yang tinggi. 

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap kenaikan harga minyak goreng sawit sebagai berikut: 

1. Kebijakan 1 (satu) harga Rp 14.000

 Tertanggal 19 januari 2022 pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi Rp14.000,-Minyak goreng 1 direncanakan akan didistribusikan ke ritel-ritel modern dan pasar tradisional. Pemerintah telah memasok 1,2 miliar liter untuk jangka waktu enam bulan. Hal ini dilakukan untuk menutup selisih harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMKM dan industry kecil . Di dalam praktiknya kebijakan ini dinilai gagal total. Kegagalan ini dapat dilihat dari langkanya minyak goreng dan terjadinya idikasi penimbunan. Kegagalan ini juga disinyalir akibat adanya keberagaman ongkos ditribusi. Karena biaya distribusi disetiap daerah berbeda-beda. Pabrik minyak goreng lebih banyak berada di sumatera, jawa dan diikuti Sulawesi dan kalimantan maka Ketika akan mendistribusikan kedaerah lain otomatis mengahsilkan biaya yang berbeda-beda antar daerah. Hal ini akan memicu masalah kelangkaan. Jika menilik dari sisi regulasi tentang kebijakan 1 harga ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengadaan Minyak Goreng Kemasan untuk keperluan Masyarakat dalam konteks Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022 dan berlaku sejak diundangkan 19 Januari 2022 hingga enam bulan ke depan . Memang ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah bersedia bekerjasama dengan kementrian perdagangan yaitu Permendag Nomor 3 tahun 2022 ini juga mengatur sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengadaan minyak goreng kemasan, namun dalam prakteknya kegiatan ini tidak berjalan mulus, malah menimbulkan masalah baru di masyarakat. Kegagalan kebijakan minyak goreng satu harga ini sejalan dengan pendapat Mufti Anggota Komisi VI DPR yang menyatakan bahwa gagalnya kebijakan ini akibat minimnya pengawasan pemerintah setelah mengeluarkan peraturan baru. contohnya belum ada hukuman kepada produsen minyak goreng yang tidak melaksanakan aturan

 2. Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO)

Domestic market obligation (DMO) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No 56/PMK.02 Tahun 2006 pasal 1 yang intinya adalah badan usaha/BUT wajib menyerahkan minyak dan gas bumi dari bagiannya ke negara yang besarannya sudah diatur di dalam kotrak Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri . Untuk menekan laju kenaikan harga minyak goreng maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, memberlakukan domestic market obligation (DMO) serta domestic price obligation (DPO) pada crude palm oil (CPO), refined, bleached, deodorized palm olein, dan used cooking oil yang menetapkan seluruh eksportir wajib menyuplai 20% dari volume ekspor CPO dan produk turunannya, untuk pasar domestik atau kebutuhan nasional. Sedangkan DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022

3. Larangan terbatas ekspor CPO dan turunannya

 Dalam menanggulangi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng Langkah lain yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022. Kebijakan ini menata ekspor CPO, refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein, dan jelantah wajib dilaksanakan melalui perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE). Untuk memperoleh PE, eksportir wajib melengkapi persyaratan antara lain menyerahkan Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk keperluan dalam negeri. Kebijakan larangan terbatas (Lartas) pada ekspor produk kelapa sawit ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya pasokan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan Lartas ini juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri (ekspor). Dari sisi pelaku usaha, kebijakan penyaluran minyak goreng bersubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaku industri minyak goreng karena pelaku usaha masih bisa mendapatkan pendapatan maksimal dari ekspor produk CPO dan turunannya